Afrizal
KOTA SOLOK, - Wakil Wali Kota (Wawako) Solok, Ramadhani Kirana Putra mengikuti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 Tingkat Provinsi Sumatera Barat, bertempat di Hotel Pangeran Beach, Senin (28/3/2022).
Kegiatan dibuka dengan pemukulan gong oleh Gubernur Sumbar, Mahyeldi, mengangkat tema 'Peningkatan Produktivitas Sektor Strategis Menuju Transformasi Ekonomi' dengan tiga Bidang strategis yakni pertanian, pariwisata, serta perdagangan dan UMKM.
Pada kesempatan itu, Wawako Ramadhani juga melakukan penandatanganan kesepakatan bersama dalam rangka percepatan penanganan stunting dengan Gubernur dan seluruh kepala daerah di Provinsi Sumbar.
Tampak hadir, Wakil Gubernur, Audy Joinaldi, Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Teguh Setiabudi, Forkopimda Provinsi, seluruh Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah se-Sumbar beserta Kepala Bappeda, serta undangan lainnya.
Musrenbang RKPD Tahun 2023 terasa sangat spesial, karena Provinsi Sumatera Barat menjadi daerah pertama yang melakukan rencana aksi penyandang disabilitas dengan menghadirkan Antoni Tsaputra, S.S, MA, Ph.D, seorang Doktor dengan disabilitas fisik berat. Dia merupakan penyandang disabilitas berat pertama di Indonesia yang mampu menyelesaikan studi Doktoral di Luar Negeri.
Gubernur Sumbar, Mahyeldi dalam sambutannya berharap dalam musrenbang RKPD, semua pihak dapat memberikan masukan untuk program kerja Tahun 2023.
Sebagai langkah kongkrit, Bupati dan Walikota secara langsung menyampaikan usulan kepada gubernur bulan Februari lalu. Selanjutnya telah dilakukan penajaman dalam Pra-Musrenbang.
"Kita harus bahu-membahu dalam melaksanakan pembangunan. Sebuah keniscayaan membangun daerah tanpa ada kerjasama yang baik antar daerah, " sebut Mahyeldi.
Untuk jadi perhatian kepada pemda dan elemen terkait, pembangunan daerah tidak bisa dilakukan separuh namun harus bersama dan secara terintegrasi. Selanjutnya, kita harus percaya, secara bersama pertumbuhan ekonomi akan berkembang dan berkualitas.
Mahyeldi menjabarkan, secara umum arah kebijakan Pemerintah Provinsi Sumbar Tahun 2023, yakni percepatan vaksinasi menuju herd immunity, percepatan penurunan prevalensi stunting, meningkatkan kualitas dan keterampilan angkatan kerja, pembangunan inklusif, mengoptimalkan pembangunan sektor pertanian dengan tetap mengalokasikan sebesar 10 persen dari total APBD.
Selanjutnya, mempertahankan produksi padi sebagai lumbung nasional dan tetap meningkatkan produksi jagung, sapi, kambing dan unggas. Mencetak 100 ribu millenial entrepreneur dan women entrepreneur serta pelaku ekonomi kreatif.
Meningkatkan keahlian dan keterampilan bagi pelaku UMKM dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengembangan bisnis dan perdagangan digital.
Membangun industri pariwisata bersama dengan pemerintah kabupaten/kota. Meningkatkan konektivitas, aksebilitas dan mobilitas penumpang dan barang pada kawasan mitra pertanian, industri dan pariwisata serta rehabilitasi dan rekonstruksi dampak bencana akibat gempa bumi pasaman dan pasaman barat. (*)
